Minggu, 04 November 2012

ACEH SEPARUH AMERIKA SERIKAT


            Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.
            Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia pada tahun 1997  secara resmi mengundang IMF (International Monetary Fund) atau Lembaga keuangan moneter internasional untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.
            Dengan penjelasan diatas, berarti Negara Indonesia secara kasar bisa dikataka sebagai sapi perasnya Negara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya AS. Sedangkan kita Masyarakat Aceh sangat membenci paham yang dianut oleh pemerintah AS karna tidak sesuai dengan ajaran Islam tapi secara tidak sadar kita sudah membantu AS untuk menjalakankan sistem pemerintahannya itu, Aceh adalah Nangsroe yang terkandung dalam Negara Indonesia,  jadi separuh kita adalah AS karna kita masih menjalankan sistem pemerintahan NKRI, jika kita tidak mau disebut sekutu Amerika Serikat maka kita Masyarakat Aceh harus memisahkan diri dengan Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi pancasila karena sistem demokrasi pancasila sudah  menuju kepada sistem neoliberal, kita yang sebagian besar masyarakat Islam harus membangun paham kita sendiri yaitu paham sosial, karena paham sosial  adalah pandangan hidup dan ajaran kamasyarakatan sama seperti yang diajarkan dalam Alqur`an, yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata.
.


Selasa, 30 Oktober 2012


K
onflik yang terjadi di aceh selama puluhan tahun dan memakan korban yang sangat banyak dan terhambatnya pembangunan provensi Aceh yang masyarakat Aceh sendiri sudah mendambakan perdamaian antara Aceh dengan pusat. Dengan perjanjian MoU helsinki di Jenawa masyarakat Aceh sekarang sudah merasakan dampak keindahannya perdamaian yang diharapkan.
Provinsi Aceh sekarang mendambakan pemimpin yang bijaksana dan keislamiannya sangat kokoh yang telah masyarakat Aceh rasakan pada saat dipimpin oleh Iskandar Muda, dengan tepilihnya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh priode 2012-2017 masyarakat Aceh mengharapkan bisa membuat sariat islam yang kafah di muka bumi Aceh khususnya.
Sebelum dilantiknya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur dan wakil guber  Aceh, Mereka akan melakukan kerjasama dengan kedutaan besar Negara Maroko  untuk Indonesia yang di hadiri oleh Mohammed majdi dan konsulatnya Mostafa nakhloui, Mereka membicarakan tentang perdamaian, pendidikan, kerja sama sister city provinsi sahara dan pengembanagan keislaman di sebuah hotel di Jakarta.
Mohammed Majdi merara permasalahan yang terjadi di Aceh sama yang trjadi di daerah provinsi Sahara salah satu daerah Negara Maroko, Mohammed najdi mengatakan akan belajar banyak pada provinsi Aceh cara menyelesaikan konflik yang terjadi di Sahara.